Sunday, August 12, 2007

Pendidikan Anti-Korupsi

Saat ini, pendidikan antikorupsi sedang hangat untuk diwacanakan. Berbagai pihak sedang mengembangkan bermacam-macam metode pembelajaran yang diharapkan kelak dapat menghentikan praktik budaya korupsi di masyarakat. Sebut saja program pemerintah Kota Batam yang selama enam bulan ini mensosialisasikan bahaya korupsi kepada pelajar dengan mendatangi 53 sekolah menengah atas se-Kota Batam. Tak ketinggalan pula, Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) UGM yang mengadakan kegiatan Sekolah Anti Korupsi (SAK) yang dirintis sejak Agustus 2005.

Perlu untuk diperhatikan bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan antikorupsi jangan hanya menekankan pada aspek kognitif (pengetahuan) semata. Aspek afektif (sikap) dan psikomotoris (kecakapan) perlu untuk dikembangan juga secara seimbang. Pendidikan antikroupsi yang seimbang dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotoris merupakan bekal yang sangat penting bagi siswa. Keseimbangan tersebut dapat membentuk mental yang kokoh dalam menjauhi korupsi.

Metode-metode yang efektif dalam mengembangkan aspek kognitif siswa dapat dilakukan melalui dialog maupun ceramah. Penerapan metode ini tidak perlu dilakukan dalam mata pelajaran baru. Penyisipan materi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dalam mata pelajaran yang telah ada, terutama dalam pelajaran ilmu sosial. Untuk mengevaluasi keberhasilan aspek kognitif pengajaran dapat dilakukan melalui pemberian tes tertulis, tugas kliping, esai, makalah maupun lomba karya tulis.

Aspek afektif dan psikomotoris akan lebih efektif dikembangkan di kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler sekolah merupakan simulasi dari bermasyarakat. Guru sekolah dituntut untuk dapat membimbing para siswa menjauhi praktik korupsi pada saat siswa tersebut menjalani kegiatan-kegiatan ektrakurikuler. Para siswa dibimbing agar dapat berlaku “bersih” dan transparan pada saat berkegiatan di OSIS, koperasi siswa, kepanitian orientasi siswa baru atau kepanitiaan 17 Agustusan.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang seimbang ini memerlukan perencanaan yang matang dan konsistensi dari pihak sekolah. Pihak sekolah harus pula dapat menjadi teladan dalam menjauhi praktik korupsi. Usaha sekolah dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi harus mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Walau sekolah memegang peranan sentral tetapi semua pihak memiliki tanggung jawab dalam menyukseskannya.

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your comment. Do not include violence, adult content, spam message, racism in the comment. The comments will be soon published after the author of this blog makes the moderation. Thank you in advance for visiting this blog. Best regards from the author.